Skip to main content

TKI Mensejahterakan Keluarga Dan Bangsa

Kamis, 18 agustus 2011 Tim Redaksi BURSA menyambangi Kantor Dinas Social Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (dinsosnakertrans) Kabupaten Jepara untuk mengetahui lebih detail permasalahan yang tengah terjadi seputar ketenaga kerjaan sekarang ini, meskipun terik matahari begitu menyengat dan terasa membakar langkah tim redaksi namun hal itu tidak melunturkan semangat dan antusias tim melanjutkan misinya.

Sambutan hangat diberikan oleh Kepala DINSOSNAKERTRANS, bapak Edi Prabowo, M.E dan Kasi Pemberangkatan TKI, bapak Hasyim, S.Pd yang bertanggungjawab dalam diskusi kali ini. Membincang Tenaga Kerja Indonesia atau lebih popular dengan sebutan TKI, banyak konotasi negative yang acap kali muncul ketika terdengar kata “TKI”, yah disadari atau tidak selama ini banyak masyarakat yang berasumsi bahwa pemerintah acuh tak acuh terhadap keselamatan, perlindungan dan pengawasan terhadap TKI yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada warga negaranya, baik itu di dalam maupun luar negeri.

Menurut Kepala DINSOSNAKERTRANS, Edi Prabowo, M.E “sejatinya, perihal asumsi tentang masalah yang sering dimunculkan oleh media itu tidak dibenarkan, karena sesuai data tiga tahun terakhir, belum pernah ada keluhan mengenai nasib malang dari pihak keluarga TKI, mereka semua yang pemberangkatannya sesuai dengan prosedur tidak ada masalah”.

TKI merupakan warga Negara Indonesia yang memnuhi persyaratanuntuk bekerja di luar negeri, untuk hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu dengan menerima upah yang sepadan (UU RI No.39 th.2004 pasal 1). Berbagai Negara menuntut adanya standarisasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia sebelum mengirim TKI-nya ke Negara tujuan.seperti arab Saudi misalnya, mayoritas dari tuntutan tersebut mengarah pada transparasi dan akurasi data TKI juga sertfikasi keahlian TKI. Selain itu, calon TKI maksimal berusia 40 tahun dan mekanisme pengiriman harus sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Standarisasi TKI yang lain adalah calon TKI harus memiliki minat, bakat, keterampilan serta kompetensi dalam bekerja. Bapak Hasyim menjelaskan “terdapat dua model jalur pemberangkatan TKI ke luar negeri. Pertama, jalur pemerintah, yakni adanya kesepakatan kedua Negara. Yang kedua, jalur swasta yakni lewat pelaksana pemberangkatan TKI oleh pihak-pihak swasta yang sudah ditunjuk dan mendapat MOU dari pemerintah”.

Dalam hal ini, kebijakan “Moratorium” pengiriman TKI dalam rangka peningkatan perlindungan dan penjaminan hak TKI di luar negeri. Dengan melihat permasalahan TKI yang marak diberitakan media massa, “Moratorium” adalah langkah yang sangat tepat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan harapan pengondisian dan meminimalisir permasalahan yang timbul. “Moratorium” ditujukan guna penataan TKI yang bermasalah sehingga dapat diketahui mana yang resmi dan mana yang legal, data TKI dapat divalidkan serta seleksi lebih diperketat. 

Bapak Edi Prabowo mempertegas bahwa dengan adanya “Moratorium” keempat Negara yang notabenenya kandang TKI bermasalah, yakni Arab Saudi, Kuwait, Yordania dan Malaysia mendapat pelajaran berharga dimana masalah TKI tidak hanya sekedar mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri saja, akan tetapi perlu kita kelola secara proporsional dan professional, juga diperlukan koordinasi yang baik, mulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi sampai pusat. Sebagai orang yang membidangi perihal pemberangkatan TKI, bapak Hasyim, S.Pd juga menginformasikan, “dengan adanya “Moratorium”, bulan-bulan dekat ini proses perekrutan, pemberangkatan sampai penempatan TKI berbeda dengan sebelumnya, yakni akan dilaksanakan secara online untuk menghindari terjadinya pengiriman TKI secara illegal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang kerap kali muncul sekarang ini”. Namun hal tersebut juga harus disadari bahwa dampak negative pasti ad, senisal berkurangnya pengiriman TKI karena sebagian besar TKI, khususnya dari kabupaten jepara ketika habis masa kontraknya memilih untuk tidak pulang dan memperpanjang kontrak sehingga status TKI tersebut menjadi illegal (overstayer).

Comments

Popular posts from this blog

Tips Cara Mengatasi Error 5200 Printer Canon

Pada kesempatan kali ini saya akan share sedikit pengalaman saya tentang Printer Canon IP2770 , Banyak yang bertanya pada saya bagaimana sih cara mengatasi masalah Printer Canon Error 5200. Printer Canon pada masalah ini membutuhkan Reset Printer. Sebenarnya produsen Printer Canon sudah mengikutsertakan petunjuk penggunaan manual atau Helpdesknya. Disana menyatakan jika tinta sudah habis, maka Cartridge harus diganti dengan yang baru. Karena untuk menjaga kualitas hasil Print Out. Namun hampir semua orang dengan alasan ekonomis lebih memilih menyuntikan tinta ke Cartridge dari pada membeli Cartridge baru sesuai dengan petunjuk produsen Printer Canon, mengingat harganya tidak bisa dibilang murah. Tindakan suntik tinta biasanya berakibat printer menjadi Error, salah satunya adalah Error 5200. Error 5200 ini diakibatkan oleh perbedaan Inisialisasi Cartridge yang terpasang sebelum dilepas dari tempat Cartridge Printer Canon dan setelah dipasang kembali, hal ini membuat Printer t

Tradisi Begalan Banyumas

Salah satu Prosei Begalan Banyumas Jawa Tengah salah satu provinsi yang kaya budaya daerah. Diantaranya daerah Banyumas, dimana masyarakatnya mempunyai tradisi unik saat hari pernikahan. Dari tradisi yang ada, tradisi budaya di Banyumas meliputi, Begalan, Mitoni, Ngruwat, Tumpengan dan lain sebagainya. Salah satu budaya yang ada di Banyumas yaitu tradisi Begalan . Begalan meruapakan budaya adat warisan leluhur yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat Banyumas. Begalan ini dilakukan pada acara pernikahan terutama pada pernikahan calon pengantin lelaki yang dalam silsilah keluarga menjadi anak sulung atau anak bungsu.  Di daerah Banyumas, tradisi Begalan ini menjadi bagian yang terpenting dalam prosesi pernikahan adat. Begitu kuatnya kepercayaan masyarakat Banyumas terhadap tradisi ini, seringkali pernikahan adat itu dinilai belum lengkap jika tradisi Begalan belum terlaksana. Tradisi Begalan Banyumas Didalam seni tradisi Begalan ada nuansa yang terkandung d

Unsur Layak Berita

Setelah kemarin kita belajar tentang cara menulis berita sekarang saya akan membagikan mengenai tulisan yang layak disebut berita. karena tidak semua tulisan bisa disebut berita. ada beberapa unsur yang membuat tulisan tersebut layak disebut berita. menurut kode etik Jurnalistik Wartawan Indonesia pasal 5 yang berbunyi “Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya” . (Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2006:47) Dari ketentuan yang ditetapkan Kode Etik Jurnalistik itu menjadi jelas pada kita bahwa berita harus cermat dan tepat atau dalam bahasa jurnalistik harus akurat. Selain itu berita juga harus lengkap, adil dan berimbang. Kemudian berita juga tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri atau dalam bahasa akademis disebut objektif. Berita itu juga harus